PKI Madiun
Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948 pemimpin PKI dipegang Muso. Pemerintahan mengajak rakyat untuk memilih Sukarno-hatta atau Muso gerakan operasi militer dan melakukan pembridelan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis. Dan hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditumpas dan kota medium dapat direbut. Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI (Syarikat Islam)yang mendapat pengaruh ISDV (Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging) yang didirikan oleh HJFM.
Pada tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 Muso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar Negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan di tembak matinya Muso sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
Pemberontakan DII/TII
Pemberontakan DI/TII bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.
1. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
Pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo karena tidak setuju terhadap isi perjanjian renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI (Yogyakarta) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Ialam (DI).
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selam agresi militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TN. Namun setelah banyak anggotanya beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.
3. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
30 April 1950, banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan menuntut agar komando gerilya Sulawesi Selatan, dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. Pemberontakan DI/TII di Aceh
Pada tanggal 20 September 1953, yang dipimpin oleh Daud Beureuh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah istimewa diturunkan menjadi sebuah keresidenan di bawah provinsi Sumatera Utara ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII.
5. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan
Pada tahun 1954, Ibnu Hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 Maret 1955 Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.
Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Pada tanggal 30 September 1965 jam 03. 00 dini hari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh D.N. Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis-marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan: Menginsafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKD. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung akhirnya PKI dinyatakan partai terlarang.
Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (Vested Interest)
Termasuk dalam katagori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah- wilayah yang sebelumnya mereka kuasai.
Pemberontakan APRA
Dibentuk oleh kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. ini adalah misi bersenjata anggotanya berasal dari belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk Negara bagian Pasundan APRA ingin agar keberadaan Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror, puluhan anggota APRIS gugur.
Peristiwa Andi Aziz
Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting bahkan menawan panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur. Pada April 1950 pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selata dan memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
Konflik Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan
Termasuk dalam katagori ini adalah persoalan Negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PPRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan Negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia sepakati akan berbentuk Negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, Negara Madura atau Indonesia Timur.
BFO sendiri adalah badan musyawarah Negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Negara Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro-kontra tentang Negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
Pemberontakan PRRI dan Permesta
Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta adanya persoalan di dalam tubuh angkatan darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957 seperti:
Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan.
Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tuntutan tersebut jelas di tolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syrifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan Negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar