A. Munculnya Gerakan Reformasi
Perjalanan
sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan
mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang
menderita sejak tahun 1960-an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi
keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan
sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru
ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini
menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap
nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya
tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sejak
pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya
yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (single majority) mendapat tekanan
dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik,
ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi
manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR
dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan
Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan
pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme (KKN). Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan
lama dengan tatanan peri kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah
perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun
1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan
dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hokum. Buah perjuangan dari
reformasi itu tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan
proses dan waktu.
Masalah
yang sangat mendesak, adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak
tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh
rakyat. Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang
semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah
Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil,
dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk
memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Beberapa agenda
reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut:
·
Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
·
Amandemen UUD 1945
·
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
·
Otonomi daerah yang seluas-luasnya
·
Supremasi hokum
·
Pemerintahan yang bebas dari KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
B.
Kronologi Reformasi
·
5 Maret 1998
Dua puluh
mahasiswa Universitas Indonesia
mendatangi Gedung DPR/MPR untuk
menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang
disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional.
Mereka diterima Fraksi ABRI.
·
11 Maret 1998
Soeharto dan BJ Habibie
disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
·
14 Maret 1998
Soeharto mengumumkan
kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.
·
15 April 1998
Soeharto meminta
mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan unjuk rasa
menuntut dilakukannya reformasi politik.
·
18 April 1998
Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan
VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak
perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog
tersebut.
·
1 Mei 1998
Soeharto melalui
Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa
dimulai tahun 2003.
·
2 Mei 1998
Pernyataan itu diralat
dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan
sejak sekarang (tahun 1998).
·
4 Mei 1998
Mahasiswa di Medan,
Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (2 Mei 1998)
dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan
saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas
Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.
·
5 Mei 1998
Demonstrasi mahasiswa
besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan.
·
9 Mei 1998
Soeharto berangkat ke
Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan
terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.
·
12 Mei 1998
Aparat keamanan
menembak empat mahasiswa
Trisakti yang berdemonstrasi
secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman
kampus.
·
13 Mei 1998
Mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus
Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.
·
14 Mei 1998
Soeharto, seperti
dikutip koran, mengatakan
bersedia mengundurkan diri jika
rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.
Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan
di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan
Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar.
Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama
kerusuhan terjadi.
·
15 Mei 1998
Soeharto tiba di
Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah
mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam.
Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.
·
16 Mei 1998
Warga asing
berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih
mencekam.
·
19 Mei 1998
Soeharto memanggil
sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar,
dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor
dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi
terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto
mundur.
Permintaan tersebut
ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat
itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun
hal itu tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang daaing ke Gedung MPR
untuk berunjuk rasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak masa
mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan
Nasional.
·
20 Mei 1998
Jalur jalan
menuju Lapangan Monumen
Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk
mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak
jadi dilakukan. Pada dini hari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan
Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa.
Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke
gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.
·
21 Mei 1998
Di Istana Merdeka,
Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ.
Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. Pada saat memanasnya gelombang
aksi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun
1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara.
Harga-harga kebutuhan pokok dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli
rakyat rendah. Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah
lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai
pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari
pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai
rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS.
Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak
mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga
beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia
semakin parah. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang
tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan
pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi
nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei
1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik
bidang politik, ekonomi maupun hukum.
Gerakan reformasi ini
merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah
mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet
Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke
arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih
baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun
sosial budaya. Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut
dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari
jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12
Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini
beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa
Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie,
dan Hafidhin Royan. Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya
terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan
penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung
DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi
Presiden Soeharto hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan
dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat
untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin
oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto
tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan
kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik
sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie
kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka
terbukti banyak berdiri partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan
Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah
tentang pemilihan umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah
berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh
48 partai politik.
Pada Pemilu kali ini
suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang
Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman
Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.
Masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan diwarnai pertentangan
dengan lembaga legislatif. Karena keadaan dianggap membahayakan keselamatan
negara maka MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Hasil
sidang tersebut memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden
dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.
Masa jabatan Presiden
Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004.
Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang
terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden
Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan
adanya kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum
bisa memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi.
Masa pemerintahan
Presiden Megawati berakhir sampai diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004.
Pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat
propinsi dan pada tingkat kota atau kabupaten. Adapun hasil pemilu legislatif
pada tingkat pusat sebagai berikut.
Tabel 14.1 Perolehan
Suara Pemilu 2004
|
|
PARTAI
|
% SUARA YANG SAH
|
%
KURSI DI DPR
|
|
|
|
|
PUSAT
|
|
|
GOLKAR
|
21,6
|
23,3
|
|
|
PDIP
|
18,5
|
19,8
|
|
|
PKB
|
10,6
|
9,5
|
|
|
PPP
|
8,2
|
10,5
|
|
|
PARTAI DEMOKRAT
|
10,4
|
10,4
|
|
|
PKS
|
7,3
|
8,2
|
|
|
PAN
|
6,4
|
9,5
|
|
|
PDS
|
2,1
|
2,2
|
|
|
LAIN-LAIN
|
14,9
|
6,6
|
Sumber
Ricklefs. 2007:680
Pemilihan Umum untuk memilih
presiden secara langsung dilaksanakan dua kali putaran. Putaran pertama pada
tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Terpilih
sebagai presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden
Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung
ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan
salah satu hasil dari gerakan reformasi di Indonesia.
C.
Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998
·
Indonesia Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie
·
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.
Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan
perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI.
·
Mengadakan reformasi dalam bidang
politik Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu
yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut
larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.
·
Kebebasan menyampaikan
pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap
berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.
·
Refomasi dalam bidang hukum Target
reformasinya yaitu subtansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan
berwibawa, dan instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum
hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit
bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan
penguasa.
·
Mengatasi masalah dwifungsi ABRI Jendral
TNI Wiranto mengatakan bahwa ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap
sesuai dengan tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area
politik, dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. Anggota yang
masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan
ABRI atau pensiun dari militer untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut,
keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.
·
Mengadakan sidang istimewa Sidang
tanggal 10-13 November 1998 yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.
·
Mengadakan pemilu tahun 1999 Pelaksanaan
pemilu dilakukan dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur
dan adil). Ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan
pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk
mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak
mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.
2. Indonesia Masa
Pemerintahan Abdurrahman Wahid Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur
·
Meneruskan kehidupan yang demokratis
seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan
masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali
penyelenggaraan budaya Tionghoa).
·
Merestrukturisasi lembaga pemerintahan
seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan
departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran,
membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
·
Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai
PanglimaTertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan
dengan keinginan Gus Dur.
Hal-hal yang
menyebabkan jatuhnya pemerintahan Gus Dur
·
Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan
yang harmonis dengan TNI-Polri.
·
Masalah dana non-budgeter Bulog dan
Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.
·
Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang
berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak
mendapat dukungan dari TNI, Polri, dan partai politik serta masyarakat sehingga
·
dekrit tersebut malah mempercepat
kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari
jabatan.
3. Indonesia Masa
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati
·
Memilih dan Menetapkan. Ditempuh dengan
meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan.
Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan
dunia internasional berkurang.
·
Membangun tatanan politik yang baru.
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan, dan kedudukan
MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
·
Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang
mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso.
Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur
dari RI.
·
Melanjutkan amandemen UUD 1945 dilakukan
agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
·
Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU
tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan
otonomi daerah. Oleh karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.
Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali
peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.
4. Indonesia Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan-kebijakan pada masa SBY
·
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi
20% dari keseluruhan APBN.
·
Konversi minyak tanah ke gas.
·
Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
·
Pembayaran utang secara bertahap kepada
badan PBB
·
Buy back saham BUMN
·
Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah)
bagi rakyat kecil.
·
Subsidi BBM
·
Memudahkan investor asing untuk
berinvestasi di Indonesia
·
Meningkatkan sektor pariswisata dengan
mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
·
Pemberian bibit unggul pada petani.
·
Pemberantasan korupsi melalui KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi).
Masalah pembangunan
ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi
yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran
dan kemiskinan tetap tinggi.
Penanganan bencana alam
yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa
dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga
korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah
yang tampak efisien adalah Badan SAR Nasional yang saat inipun terlihat
kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi
dll hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.
Masalah kepemimpinan
SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa
dikhawatirkan berhati pengecut dan selal ucari aman, sedangkan JK yang sok
profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok.
Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu,
ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.
Masalah politik dan
keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada
Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan
sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk
kekuatan kelompok.
Masalah korupsi, Mulai
dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin
mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok
kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya
pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.
Masalah politik luar
negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri pahlawan kesiangan. Dalam
kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus kasus di Timur Tengah, utusan khusus
tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara
kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak
jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga
desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin
menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi
negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.
D.
Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Sejak Reformasi
·
Kondisi Sosial Masyarakat
Sejak Reformasi dan
sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997,
perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan
pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji
dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena
di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain
para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji
sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang
mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerjadan terjadilah PHK.
Para pekerja yang
diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran
diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat
besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah-masalah sosial dalam kehidupan
masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya
tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena
itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan
membuka lapangan kerja yang dapat menampung para pengangguran tersebut. Langkah
berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerjabaru
untuk menampung para pengangguran tersebut. Masalah pengangguran merupakan
masalah sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala
bentuk pengaruh.
2. Kondisi Ekonomi
Masyarakat Indonesia
Sejak berlangsungnya krisis
moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami
keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat
makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan
ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk
sejak krisis tahun 1997. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan
rakyat, pemerintah melihat lima sektor kebijakan yang harus digarap, yaitu:
·
Perluasan lapangan kerja secara terus
menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin.
·
Penyediaan barang kebutuhan pokok
sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
·
Penyediaan failitas umum seperti rumah,
air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, dan angkutan dengan harga
terjangkau.
·
Penyediaan ruang sekolah, guru, dan
buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
·
Penyediaan klinik, dokter, dan
obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.
Disamping penanganan
masalah pengangguran, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat,
pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga - harga produk pertanian
Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997
tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka
permintaan petani terhadap barang-barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya
harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu
membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para
pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.
Pihak pemerintah telah
berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang
singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala
prioritas yang artinya
hal mana yang hendaknya
dilakukan agar Indonesia keluar dari
krisis. Terpilihnya presiden
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan
kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan
kondisi perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak
mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu
untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala
prioritas.
E.
Dampak Reformasi Bagi Rakyat Indonesia
·
Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul
era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana
tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
·
Konflik antar kelompok etnis bermunculan
di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi
oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan agama.
·
Rakyat sulit membedakan apakah sang
pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya
perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat
berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.
·
Banyak
kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas
yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi
pengelolaan wilayah pengairan.
·
Pemerintah tidak lagi otoriter dan
terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol
baru), ekonomi (misalnya : munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi
melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan
dan kritik terhadap pemerintah).
·
Peranan militer di dalam bidang politik
pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).
