PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

 

A.    Perang Dunia II di Kawasan Asia Pasifik

Perang Pasifik, yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat dan wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya serta banyak negara lainnya.

Perang ini dimulai lebih awal dari Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 8 Juli 1937, oleh sebuah insiden yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo. Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. Konflik antara Jepang dan Tiongkok dan beberapa dari peristiwa dan serangannya yang penting juga merupakan bagian dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, saat ia memainkan peranan penting di pihak Sekutu pada masa-masa akhir perang. Untuk mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya, peserta sebaiknya memahami dan mempelajari masa Pendudukan Jepang terlebih dahulu.

Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang, yang menjadi sekutu Jerman, menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour (Pasifik). Sejak itu, Perang Pasifik, yaitu bagian Perang Dunia II di wilayah Pasifik, dimulai. Sebulan sesudah itu, Jepang masuk dan menyerang Indonesia, mulai dari Tarakan (Kalimantan Timur), kemudian Sumatera dan dilanjutkan Pulau Jawa pada dua minggu kemudian.

Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang pada Jepang lima jam setelah penyerbuan Pearl Harbour, tetapi pasukannya tidak sebanding dengan pasukan Jepang yang menyerbu Indonesia. Belanda hanya memiliki 4 divisi sedangkan Jepang menyerang dengan 6 sampai 8 divisi, sehingga tidak mengherankan bila Gubernur Jenderal Tjarda menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Kekalahan itu ditandatangani oleh Panglima tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten, sedang pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitosyi Imamura. Dengan masuknya Jepang tidak berarti Pergerakan Nasional Indonesia akan berhenti. Gerakan Petisi seperti Wibowo dan Soetarjo yang muncul pada tahun 1936-an tetap menjadi landasan perjuangan kaum pergerakan di masa Jepang. Tujuan pergerakan ini adalah memberikan pemahaman agar pemerintah militer Jepang dapat lebih memahami rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.

B.     Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang

Perlawanan secara Legal

1.      Gerakan Tiga A

Gerakan ini  disebut Tiga  A  karena  semboyannya  yang  terdiri atas tiga macam:

a)      Nippon pelindung Asia

b)      Nippon cahaya Asia

c)      Nipppon pemimpin Asia

Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk Putera.

2.      Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Organisasi  ini  dibentuk  pada  1  Maret 1943  di  bawah pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur. Mereka dianggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk Jawa Hokokai.

3.      Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)

Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibentuk karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut agar memberikan pengabdian yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta mempertebal rasa persaudaraan.

4.      Pembela Tanah Air (Peta)

Pembela  Tanah Air (Peta) dibentuk  pada  tahun 1943, yang merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.

5.      Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)

Meskipun  Jepang  mengekang  aktivitas  semua  kaum nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. Golongan ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga bahwa golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke Jakarta oleh Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya.

6.      Chou Singi-In

Memasuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.

C.    Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan

1.      Bidang Politik

Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis Islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi.

2.      Bidang Pendidikan

Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

3.      Bidang Ekonomi

Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka, 30% disetor ke koperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan di lumbung desa. Kadang-kadang semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut saat itu.

4.      Bidang Budaya

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.

5.      Militer

Untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan banyak tentara, pemerintah Jepang berusaha mengerahkan potensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, seperti: Seinendan, Keobodan, Heiho, dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.

6.      Bahasa Indonesia

Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda di sekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang boleh digunakan adalah bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.

D.    Aktivitas Perjuangan dalam Mempersiapkan Kemerdekaan

1.      Sidang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945)

Dalam   sidang   pertama   ini,  pembicaraan  dipusatkan  pada   usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka :

a)      Kebangsaan Indonesia

b)      Internasionalisme

c)      Mufakat atau Demokrasi

d)     Kesejahteraan Sosial

e)      Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila. Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, karena beranggotakan 9 orang:

1)      Ir. Soekarno (Ketua)

2)      Drs. M. Hatta (Wakil)

3)      K.H. Wachid Hasyim (Anggota)

4)      Kahar Muzakir (Anggota)

5)      Mr. A.A. Maramis (Anggota)

6)      Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)

7)      H. Agus Salim (Anggota)

8)      Mr. Achmad Subarjo (Anggota)

9)      Mr. Moh. Yamin (Anggota).

Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD. Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah:

1.      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.      Kemanusian yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sidang Kedua (10 Juli – 16 Juli 1945)

Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia:

a.       Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno

b.      Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno

c.       Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta

Panitia  perancang  dalam  sidangnya  tanggal  11  Juli  1945  menerima konsep naskah pembukaan UUD yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno :

1.      Pernyataan Indonesia merdeka

2.      Pembukaan UUD

3.      Batang Tubuh UUD

Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.